Sejarah Disperkimtanhub Sulawesi
Barat adalah cermin dari semangat efisiensi birokrasi di Sulaweis Barat.
Instansi ini tidak lahir dalam satu malam, melainkan hasil dari evolusi panjang
penataan organisasi perangkat daerah pasca-pemekaran Sulawesi Barat dari
Sulawesi Selatan pada tahun 2004.
Pada masa awal berdirinya
Provinsi Sulawesi Barat, urusan pemerintahan masih bersifat parsial. Urusan
Perhubungan berdiri sebagai dinas mandiri yang fokus pada pembukaan akses
transportasi di provinsi baru ini. Sementara itu, urusan Perumahan, Permukiman,
dan Pertanahan masih menjadi bagian dari tugas besar Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Pada fase ini, fokus utama pemerintah adalah membangun konektivitas dasar agar
denyut nadi ekonomi Sulbar mulai berdetak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat kemudian memisahkan urusan perumahan dari Dinas PU, membentuk Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di sisi lain, Dinas Perhubungan tetap
menjalankan mandatnya mengelola arus mobilitas masyarakat baik di darat, laut, maupun
udara.
Seiring berjalannya waktu,
disadari bahwa urusan hunian rakyat, ketersediaan lahan (pertanahan), dan
aksesibilitas (perhubungan) adalah tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam
pembangunan wilayah. Bagaimana membangun perumahan yang layak tanpa akses jalan
(perhubungan) dan kepastian hukum lahan (pertanahan)
Guna menciptakan sinergi
tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penggabungan strategis.
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan Pertanahan, serta urusan
Perhubungan disatukan di bawah satu komando: Disperkimtanhub.