PALU — Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat, Amrin mendampingi kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sulawesi II di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (25/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi dan
koordinasi terkait berbagai masukan, usulan, serta permasalahan yang berkembang
di tengah masyarakat, khususnya mengenai penanganan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS).
Dalam pertemuan tersebut, Sekdis Perkimtanhub Sulawesi Barat Amrin
menyampaikan bahwa pendataan dan penentuan masyarakat penerima bantuan BSPS
menjadi salah satu hal yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, ketepatan
data sangat menentukan agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar
diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Pendataan dan penentuan penerima bantuan merupakan hal yang sangat
perlu ditangani secara serius, terutama terkait desil dan indikator persyaratan
yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan,” ujar Amrin.
Ia menjelaskan, data masyarakat calon penerima maupun yang telah terdata
melalui aplikasi perlu dilakukan pengkajian dan verifikasi secara cermat. Hal
tersebut penting untuk memastikan program BSPS tepat sasaran serta menghindari
adanya masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria namun tidak mendapatkan
bantuan.
Amrin juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat
melalui Balai dan Satuan Kerja (Satker) dengan pemerintah daerah, baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan
sangat diperlukan dalam memastikan proses pendataan, verifikasi, hingga
penetapan penerima bantuan dapat berjalan dengan baik.
“Kami sangat berharap adanya sinergitas antara pemerintah pusat, dalam
hal ini Balai dan Satker, dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten.
Untuk itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap
penanganan dan pemutakhiran data,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amrin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat melalui Dinas Perkimtanhub telah melakukan koordinasi dengan Satker
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat, serta pemerintah
kabupaten se-Sulawesi Barat dalam rangka mendukung penanganan data BSPS.
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur
Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran program
bantuan perumahan bagi masyarakat.
“Untuk penanganan data BSPS, kami telah melakukan koordinasi dengan
Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat, serta
pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat, sebagaimana arahan Gubernur Sulawesi
Barat,” ungkap Amrin.
Ia berharap, melalui koordinasi dan konsultasi tersebut, berbagai
persoalan terkait pendataan dan penyaluran BSPS dapat ditangani secara
bersama-sama sehingga pelaksanaan program di Sulawesi Barat dapat berjalan
lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Sulawesi Barat tersebut juga menjadi
momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah
pusat, khususnya dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat
berpenghasilan rendah di Sulawesi Barat.