Mamuju, – Dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, dan keterpaduan data pemerintahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Disperkimtanhub Sulbar) melaksanakan kegiatan validasi data sektoral tahun 2025 bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang
berlangsung di Kantor Dinas KominfoSS Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan
untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data sektoral yang dikelola
Disperkimtanhub Sulbar sebelum ditetapkan sebagai data resmi pemerintah daerah.
Dalam proses
validasi, dilakukan pemeriksaan dan pencocokan data dari masing-masing bidang
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini mencakup kesesuaian
data, kelengkapan informasi, serta konsistensi penyajian data agar dapat
dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
serta evaluasi program pembangunan daerah.
Kepala
Disperkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, menyampaikan bahwa validasi data
sektoral merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang berbasis data dan informasi yang akurat.
Menurutnya,
data yang berkualitas menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung
pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran.
"Melalui
kegiatan validasi ini, kami ingin memastikan bahwa data sektoral yang
dihasilkan Disperkimtanhub Sulbar benar-benar akurat, lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Sinergi dengan Dinas KominfoSS sangat penting untuk
mewujudkan satu data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pengambilan
kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.
Ia juga
berharap koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah terus diperkuat,
sehingga pengelolaan data sektoral dapat berjalan secara konsisten,
terintegrasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Melalui
kegiatan ini, Disperkimtanhub Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan
kualitas pengelolaan data sektoral, sekaligus mendukung implementasi kebijakan
Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dengan data
yang valid dan berkualitas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.