Mamasa — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mamasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman Tahun Anggaran 2026.
Koordinasi
dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya
pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program PSU di Kabupaten Mamasa
berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, serta target pembangunan yang
telah ditetapkan.
Kepala Dinas
Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan koordinasi lintas
pemerintah daerah sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan
kesiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Koordinasi
ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan PSU permukiman Tahun
2026 dapat berjalan dengan baik, sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Kami juga ingin memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten berjalan optimal,” ujar Maddareski.
Menurutnya,
penyelenggaraan PSU merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung
terciptanya kawasan permukiman yang layak, aman, nyaman, dan memiliki dukungan
infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.
Ia
menambahkan, melalui koordinasi tersebut, berbagai aspek teknis maupun
administrasi dapat dibahas sejak awal sehingga potensi kendala dalam
pelaksanaan kegiatan dapat diminimalkan.
“Yang paling
penting adalah bagaimana program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh proses harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” jelasnya.
Perkimtanhub
Sulbar juga terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten di
seluruh wilayah Sulawesi Barat agar pelaksanaan program perumahan dan kawasan
permukiman dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.